KABUPATEN BOGOR KEMBALI TERIMA PENGHARGAAN INDEKS REFORMASI HUKUM
Release JDIH pada Bagian Perundang-undangan
Cibinong, 19 Agustus 2026
Bogor – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Pemerintah Kabupaten Bogor dengan meraih penghargaan sebagai penerima Predikat Istimewa dalam Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan pada acara Peringatan Hari Pengayoman di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat, Rabu, 19 Agustus 2026.
Dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika hadir mewakili Bupati Bogor untuk menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat, Asep Sutandar. Capaian predikat istimewa ini diraih karena Pemerintah Kabupaten Bogor memperoleh nilai sempurna 100 untuk keempat variabel penilaian, sebagai berikut:
Variabel I:
Tingkat koordinasi dalam melakukan harmonisasi regulasi atau peraturan perundang-undangan.
Variabel II:
Kompetensi dan ketersediaan Aparatur Sipil Negara sebagai perancang perundang-undangan (terkait kelembagaan/perancang).
Variabel III:
Kualitas hasil reviu, analisis evaluasi hukum, atau re-regulasi dan deregulasi berbagai peraturan dalam mendorong perbaikan hukum.
Variabel IV:
Penataan database serta pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
Ajat Rochmat Jatnika menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam proses Penilaian IRH, khususnya Bagian Perundang-undangan dalam penyediaan data dukung, pemenuhan indikator, koordinasi, serta pelaksanaan berbagai upaya reformasi hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. "Penghargaan ini adalah bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan, taat hukum, dan melayani masyarakat. Nilai 100 untuk seluruh nilai dalam variabel penilaian menunjukkan kita tidak main-main dalam reformasi hukum," ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa predikat ini akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat Kabupaten Bogor.
