JDIH Kabupaten Bogor Berbagi Pengalaman pada FGD dan Sharing Session Pengelolaan JDIH di Jawa Barat
Release JDIH pada Bagian Perundang-undangan
Bandung, 23 Desember 2025
Bandung – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Bogor berpartisipasi dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Sharing Session “Peningkatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dalam Melaksanakan Fungsi Sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional”. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin, 22 Desember 2025, bertempat di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Tim Dokumentasi JDIH Kabupaten Bogor hadir sebagai narasumber dengan judul paparan “Pengelolaan JDIH Kabupaten Bogor, Tantangan dan Hambatannya”. Paparan ini mengulas pelaksanaan pengelolaan JDIH Kabupaten Bogor dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan memberikan layanan informasi hukum kepada masyarakat.
Dalam pemaparannya, disampaikan gambaran umum pengelolaan JDIH Kabupaten Bogor, mulai dari mekanisme pengumpulan dan pengelolaan produk hukum, proses digitalisasi dokumen, hingga publikasi melalui portal JDIH. Selain itu, dijelaskan pula berbagai tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kebutuhan peningkatan kapasitas pengelola, serta tuntutan transformasi digital layanan informasi hukum.
Ketua Tim Dokumentasi JDIH Kabupaten Bogor juga mengungkapkan sejumlah hambatan dalam pengelolaan JDIH, di antaranya keterbatasan SDM dan sarana pendukung. Namun demikian, JDIH Kabupaten Bogor terus melakukan berbagai upaya strategis, seperti penguatan sinergi antara nggota JDIH (desa), peningkatan kualitas metadata, serta pengembangan layanan JDIH yang informatif, mudah diakses, dan inklusif.
Kegiatan PGD dan Sharing Session ini menjadi forum penting untuk saling berbagi praktik baik dan pengalaman antari anggota JDIH wilayah Jawa Barat dalam pengelolaan JDIH. Melalui kegiatan ini, diharapkan terwujud pengelolaan JDIH yang semakin profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu memenuhi kebutuhan informasi hukum masyarakat secara cepat dan akurat.
.jpeg)
